Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengeluhkan pelayanan publik perihal berbagai urusan perizinan masih bermasalah dan memakan waktu lama, seperti Imigrasi, KTP, SIM, STNK, BPKB dan lainnya. Menurutnya masih banyak terdapat praktik percaloan dalam urusan pelayanan publik tersebut.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Praktik-praktik percaloan dan pungli harus hilang. Saya juga akan bentuk tim khusus untuk mencari data-data tentang ini, tempatnya maupun yang berkaitan dengan praktek yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang peningkatan pelayanan publik di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Jokowi juga perintahkan semua sistem pelayanan publik berbasis online agar masyarakat dimudahkan agar masyarakat tidak diberatkan oleh biaya yang tidak jelas.
"Ini harus diperbaiki dan diubah. Semua pelayanan harus berbasis elektronik, gampang diakses dari manapun, cepat dan kepastian biaya. Karena apapun lebih mudah menggunakan teknologi informasi," terang dia.
Jokowi berharap data informasi, identitas kependudukan juga terintegrasi dan dapat diakses secara online. Sehingga tidak perlu banyak kartu lagi dalam urusan-urusan pelayanan lainnya.
"Dengan sistem yang terintegrasi tidak diperlukan lagi banyak kartu. Satu saja cukup, e-KTP ini sebenarnya tidak dipakai untuk apapun," jelas Jokowi.
"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di bawah, keluhan rakyat mengenai pelayanan publik, yang berkaitan dengan pelayanan di oper sana-sini. Berbeli-belit tidak jelasnya waktu dan biaya. Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang".
