Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama organisasi non pemerintah yang bergerak memberantas korupsi mengusulkan, agar Pemerintah bersama dengan DPR RI segera merevisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Hal tersebut bertujuan, agar anggota BPK yang terpilih memiliki integritas yang tinggi dan mampu bersikap independen dan objektif dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya.
Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri mengatakan, beberapa aturan yang harus direvisi yakni mengenai keberadaan jumlah pimpinan di BPK.
"Kenapa BPK harus mempunyai 9 anggota? Menurut kami 9 anggota ini lebih banyak bagi-bagi kekuasaan. Bukan mengefektifkan kerja-kerja BPK," ujar Febri saat konferensi pers di Kantor Kemitraan, Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, Minggu (24/4/2016).
"Kemudian pembagian 9 anggota itu dibagi berdasarkan kementrian lembaga. Karena bisa menimbulkan hubungan antara anggota BPK dengan kementerian," katanya menambahkan.
Menurut Febri, jumlah pemimpin di BPK RI tidak usah telalu banyak, ia mengharapkan ke depan bisa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki satu orang ketua dan empat orang wakil merangkap anggota.
"Tidak usah terlalu banyak. Bisa seperti KPK cukup 5 saja," kata dia.
Tak hanya itu, apabila nantinya Pemerintah dan DPR benar akan merevisi UU tersebut, ia juga berharap ada pasal atau poin yang menyebutkan pejabat di BPK dilarang aktif di perpolitikan Indonesia selama 5 tahun terakhir.
"Anggota BPK tidak boleh jadi politisi selama 5 tahun ke belakang, dan tidak boleh ada hubungan darah dengan politisi. Harus dibuat pansel seperti KPK," jelasnya.
Usulan ini tak terlepas dari terseretnya nama Ketua BPK Harry Azhar Aziz di dokumen finansial Panama Papers. Nama Harry tercatat sebagi pendiri suatu perusahaan bernama Sheng Yue International Limited. Perusahaan tersebut juga tidak dilaporkan Harry ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
