Infografis
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut ada kesalahan teknis sehingga penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2016 masih nol persen hingga saat ini.
Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri mencatat penyerapan pada APBD DKI 2016 masih nol persen.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai permasalahan terkait data penyerapan anggaran harus didiskusikan bersama agar tidak terjadi kekeliruan.
"Kalau ada yang keliru, namanya manusia. Mari kita sama-sama klarifikasi mana yang benar mana yang salah itu aja," ujar Tjahjo usai memberi sambutan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Kepala Daerah, di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemendagri, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Ia pun sependapat dengan pernyataan Ahok terkait adanya kesalahan teknis data penyerapan APBD DKI yang masih nol persen.
"Saya juga sependapat dengan Pak Ahok, makanya perlu klarifikasi mungkin datanya belum masuk atau apa,"ucapnya.
Ketika ditanya apakah data penyerapan anggaran harus dikaji ulang, Tjahjo menuturkan tidak perlu dikaji.
"Dana APBD nggak perlu dikaji, yang penting skala prioritas di DKI sudah keluar selesai dan sekarang dimasalahkan ada skala prioritas untuk memotong hal yang perlu atau tidak. Kalau di Kementerian kami bisa kami pangkas (dana) sampai 1,3 triliun, anggaran yang gak penting dan kami fokus itu," ungkapnya.
Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut ada kesalahan teknis sehingga penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2016 masih nol persen hingga saat ini.
"Saya kira ada kesalahan teknis saja, lelang. Nggak mungkin nol dong, orang kita pakai terus kok (anggarannya)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Ketika ditanya kesalahan teknis apa sehingga Kementerian Dalam Negeri mencatat penyerapan pada APBD DKI 2016 hingga saat ini masih nol persen, Ahok tak bisa menjelaskan. Meski begitu ia menargetkan penyerapan anggaran kali ini bisa lebih baik dari sebelumnya.
"Kita 90 persen lebih targetnya (Penyerapan anggaran)," jelas Ahok.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementarian Dalam Negeri, realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraihi Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen, disusul oleh Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen. Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan Pemprov DKI Jakarta.
Sementara, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauann Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.
