Infografis
Suara.com - Lembaga Indonesia Corruption Watch menjelang pilkada Jakarta sekarang ini belum menemukan kasus politik uang yang dilakukan para tokoh yang berhasrat maju menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022.
"Sekarang ini masih jauh, karena tahapan pilkada belum dimulai, sehingga adanya indikasi itu belum terlihat," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch kepada Suara.com di kantor ICW, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Kasus politik uang, kata Donal, biasanya akan terjadi menjelang hari H.
"Akan banyak dugaan ke arah politik uang, jual beli pencalonan, dukungan kepada partai yang dihargai dengan sejumlah uang tertentu. Itu akan dimulai pada tahap pencalonan," kata dia.
Jelang hari H, kata Donal, juga merupakan titik rawan terjadinya kecurangan pilkada. Titik rawan dimulai dari tahapan pencalonan sampai tahapan sidang gugatan kasus di Mahkamah Konstitusi.
"Titik rawannya sudah teridentifikasi, mulai dari tahapan pencalonan sampai pada tahapan sidang di MK, seluruhnya menjadi titik rawan," kata Donal.
Titik rawan kecurangan lainnya ialah pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
"Mulai dari tahapan pencalonan, saat hari pemungutan, penghitungan suara, itu semua titik rawan pilkada, yang bisa digunakan sebagai celah bagi kandidat tertentu untuk bisa melakukan kecurangan di pilkada," katanya.
Sejumlah pakar memprediksi pilkada Jakarta bakal panas. Basuki Tjahaja Purnama yang akan maju lagi lewat jalur non partai politik akan dikeroyok partai-partai politik. Sejauh ini belum ada tokoh yang resmi diusung partai politik yang akan menghadapi Ahok.
