Infografis
Suara.com - Peneliti dari lembaga Indonesia Corruption Watch Donal Fariz mengatakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi dan zonasi Teluk Jakarta merupakan kewenangan DPRD DKI Jakarta dan pemerintah.
"Kalau pembahasan raperda itu kan menjadi kewenangan mereka bagi DPRD dan pemerintah untuk membahas," ujar Donal kepada Suara.com di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Yang menjadi permasalahan kemudian, kata Donal, adanya aroma suap untuk mempengaruhi pembahasan raperda.
"Yang menjadi korupsi karena adanya pemberian sesuatu, kalau dibahas tidak ada pemberian sesuatu itu nggak menjadi persoalan hukum. Tapi menjadi persoalan hukum karena dia menerima sesuatu di dalam tanggungjawab dia sebagai seorang pejabat publik," katanya.
Lebih jauh, Donal meyakini kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda tak hanya melibatkan bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi. Dia yakin masih ada aktor lain.
"Iya kami (ICW) meyakini Sanusi nggak bermain sendiri, tapi ada keterlibatan lainnya," ujar Donal.
Dalam konteks pembahasan raperda, Donal meyakini Sanusi hanyalah bagian dari aktor saja.
"Iya karena konteks pembahasan raperda mustahil hanya akan melibatkan satu orang lain. Pasti ada simpul aktor. Sanusi ini hanya satu simpul," kata dia.
Kalaupun di KPK, Sanusi mengatakan hanya dirinya yang terlibat, menurut Donal, itu bagian dari strategi melokalisir kasus agar tak ada lagi yang tersangkut.
Pernyataan Donal terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.
Sejauh ini, KPK juga telah mencekal ke luar negeri beberapa pihak, di antaranya, Bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, dan Staf Khusus Gubernur Basuki Tjahaka Purnama (Ahok) Sunny Tanuwidjaja.
Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.
Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi lima persen.
Setelah aroma suap tercium, DPRD DKI Jakarta langsung menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
Setelah aroma suap menyeruak kemana-mana, KPK memeriksa belasan orang dari DPRD, pemerintah, dan pengembang. Beberapa orang juga telah dicekal.
Proyek reklamasi telah menjadi perhatian pemerintah pusat karena terungkap ada tumpang tindih aturan di sana. Saat ini, proyek tersebut dilakukan moratorium yang berlaku sampai semua aturan dipenuhi.
