Infografis
Suara.com - Peneliti dari lembaga Indonesia Corruption Watch Donal Fariz mengatakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi dan zonasi Teluk Jakarta merupakan kewenangan DPRD DKI Jakarta dan pemerintah.
"Kalau pembahasan raperda itu kan menjadi kewenangan mereka bagi DPRD dan pemerintah untuk membahas," ujar Donal kepada Suara.com di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Yang menjadi permasalahan kemudian, kata Donal, adanya aroma suap untuk mempengaruhi pembahasan raperda.
"Yang menjadi korupsi karena adanya pemberian sesuatu, kalau dibahas tidak ada pemberian sesuatu itu nggak menjadi persoalan hukum. Tapi menjadi persoalan hukum karena dia menerima sesuatu di dalam tanggungjawab dia sebagai seorang pejabat publik," katanya.
Lebih jauh, Donal meyakini kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda tak hanya melibatkan bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi. Dia yakin masih ada aktor lain.
"Iya kami (ICW) meyakini Sanusi nggak bermain sendiri, tapi ada keterlibatan lainnya," ujar Donal.
Dalam konteks pembahasan raperda, Donal meyakini Sanusi hanyalah bagian dari aktor saja.
"Iya karena konteks pembahasan raperda mustahil hanya akan melibatkan satu orang lain. Pasti ada simpul aktor. Sanusi ini hanya satu simpul," kata dia.
Kalaupun di KPK, Sanusi mengatakan hanya dirinya yang terlibat, menurut Donal, itu bagian dari strategi melokalisir kasus agar tak ada lagi yang tersangkut.
Pernyataan Donal terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
