Infografis
Indonesia Corruption Watch meyakini ada pihak lain, selain mantan Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi yang terlibat dalam kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Iya kita (ICW) meyakini Sanusi nggak bermain sendiri, tapi ada keterlibatan lainnya," ujar peneliti ICW Donal Fariz kepada Suara.com di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Donal menilai, pada kasus suap pembahasan reklamasi tidak mungkin hanya Sanusi yang terlibat.
"Iya karena konteks pembahasan Raperda mustahil hanya akan melibatkan satu orang lain. Pasti ada simpul aktor. Sanusi ini hanya satu simpul, "ucapnya.
Sebelumnya Sanusi menyebut tidak ada pihak yang terlibat selain dirinya, dalam kasus suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara.
"Saya pikir Itu cara Sanusi mencoba melokalisir kasus ini sehingga pihak lain tidak terbongkar,"kata Donal.
Lebih lanjut , dirinya meminta Sanusi untuk membantu KPK untuk membongkar dan menyampaikan keterlibatan baik anggota DPRD, pengusaha dan lainnya.
Hal ini kata Donal, bisa meringankan Sanusi dari jerat hukuman.
"Keterlibatan anggota DPRD lainnya, pengusaha, kalau ada eksekutif yang terlibat harus dibongkar, karena disitulah dia (Sanusi) akan dapat keringanan, baik dari sisi hukuman atau hal lain nya. Kalau ada yang ditutup-tutupi dia akan dirugikan diri sendiri dari proses yang sedang dia jalani, "ungkapnya.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
