Mengapa Reklamasi Pakai Duit Swasta? Ini Jawaban Ahok
Jika menggunakan uang swasta, DKI bisa menarik pajak besar.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak menyoalkan jika Kementerian Kelautan dan Perikanan mempermasalahkan soal izin Reklamasi Teluk Jakarta.
"Beliau kan hanya mempermasalahkan soal ijin. Kalau soal ijin, saya nggak masalah kok. Kamu mau ambil kembali ijin, bukan saya. Saya nggak masalah kok," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).
Menurutnya yang menjadi persoalan adalah apa yang diuntungkan Pemprov DKI dalam penggarapan proyek reklamasi 17 pulau buatan tersebut. Pasalnya Ahok mengungkit-ungkit jika proyek reklamasi tersebut juga menggunakan APBD DKI.
"Yang penting, kalau Anda buat di Jakarta, bikin izin, Jakarta dapatnya apa? Jangan bikin fasum fasos dapat tanah," kata Ahok.
Baca Juga: RK Mau Ubah Sampah di TPST Bantargebang Jadi Bongkahan, Bisa Jadi Pengganti Batako
Menurut Ahok, Jakarta akan rugi jika reklamasi menggunakan APBD. Sebab itu akan membuang uang rakyat. Jika menggunakan uang swasta, DKI bisa menarik pajak besar.
"Gara-gara reklamasi DKI mesti mengeluarkan APBD yang membebani APBD sekarang daratan sudah pakai APBD kamu nambah pulau gitu banyak mesti saya yang mengeluarkan duit lagi, enak aja lo. Itu makanya saya bilang kalau Anda mau bikin pulau silahkan, duitnya pakai duit situ dong buat bangun pulau jangan bebanin ke APBD. Itu aja yang kita berantem," imbuh Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu meminta kepada pemerintah pusat agar tidak menghilangkan angka 15 persen kontribusi tambahan untuk pengembang yang ikut proyek tersebut.
"Buat saya mah izin nggak masalah. Tapi izin jangan ditarik ke pusat, terus hilangkan 15 persen, jangan. Nanti saya DKI yang repot. Itu aja yang saya minta," kata dia.
Lebih lanjut, Ahok juga mengaku tidak ada masalah dalam proyek reklamasi. Ahok juga mengaku sebelum sudah berkonsultasi dengan Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP, Sudirman Said terkait proyek reklamasi. Menurutnya reklamasi 17 pulau di pesisir Jakarta itu malah membantu meminimalisir pencemaran lingkungan di kawasan Teluk Jakarta.
Baca Juga: Dukung Reklamasi di Jakarta Utara, Ridwan Kamil Bakal Berikan Lagi Izin yang Dicabut Anies?
"Karena reklamasi ini bukan barang larangan. Malah kalau kamu nanya sama dirjen KKP Sudirman Said, beliau yang ngajarin saya, waktu datang dulu, kalau teluk sudah terkontaminasi, maka teknik mengatasinya adalah reklamasi. Supaya menyerap bahan-bahan racun. Ada bukunya beliau lagi. Jadi tanya beliau," kata dia.
