Dulu Menteri Desa Tak Dilirik, Kini Jadi Incaran Partai, Kenapa?

Minggu, 17 April 2016 | 18:46 WIB
Dulu Menteri Desa Tak Dilirik, Kini Jadi Incaran Partai, Kenapa?
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat bersama warga di satu kesempatan. [Suara.com/Bagus Santosa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti ‎menilai posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang dijabat Marwan Jafar menjadi incaran di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. Kursi tersebut jadi incaran disinyalir lantaran posisinya yang strategis yaitu kebijakannya langsung berhubungan dengan masyarakat tingkat dusun.

"Dulu posisi Mendes ini tidak dilirik, sekarang calon Presiden bisa saja dari mendes," kata Ray Rangkuti dalam diskusi di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
 
Selain posisinya strategis, Ray Rangkuti mengatakan kementerian ini setiap tahu memiliki dana desa yang nilainya banyak. Dan kementerian inilah yang menentukan prioritas desa yang mendapatkan dana. Dengan begitu, bisa menjadi keuntungan politik bagi partai yang mendudukinya.
 
"Karena dana desa sangat besar, setiap tahun Rp1 miliar ke desa. Bahkan nanti bisa tambah besar, dengan ini bisa membawa parpol menang," kata dia.

Menurut Ray Rangkuti ada sinyalemen partai pendukung pemerintah rela jatah kursi dikurangi asalkan mendapatkan posisi menteri desa. Bahkan, katanya, sekarang ada partai yang melobi Presiden Joko Widodo untuk memberikan kursi tersebut.

"Namun Presiden harus obyektif dalam pergantian menteri tersebut," ujar dia.

Posisi menteri desa sekarang diduduki tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid beberapa waktu yang lalu menguatkan sinyal itu. Menurut dia isu reshuffle sengaja diciptakan kekuatan politik tertentu untuk mengincar posisi menteri desa.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah keras isu tersebut. Secara diplomatis dia mengatakan reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI