Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan mengatakan bulan ini merupakan waktu yang tepat untuk merombak susunan Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Bulan ini momen yang tepat untuk perombakan kabinet. Tak hanya itu, dirjen-dirjen dan deputi itu juga perlu dilakukan perombakan dan perubahan mendasar. Sebab banyak sekali dirjen di kementerian yang masih pelaksana tugas (plt), bahkan mereka tidak mengerti apa itu Nawa Cita," kata Maftuchan dalam diskusi bertajuk Gaduh Partai Jelang Reshuffle: Mau Kemana di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Menurut dia saat ini birokrasi di kementerian dan lembaga negara masih memakai cara-cara lama dalam menjalankan fungsi. Bahkan, menurut dia, rata-rata lambat dalam menyelesaikan pekerjaan.
"Jadi sehebat apapun menteri, tapi birokrasinya tidak punya performa yang baik, tidak akan ada perubahan besar. Sementara Pemerintahan Jokowi sekarang butuh akselerasi dalam merealisasikan program kerja yang telah dijanjikan. Jadi tidak hanya perombakan kabinet, tapi juga perlu perombakan level dirjen. Harus kita ingat bahwa dirjen itu kewenangan Presiden, level direktur baru kewenangan menteri," kata Maftuchan.
Lembaga setingkat kementerian, katanya, juga perlu terobosan baru. Contohnya lembaga Badan Nasional Narkotika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Ekonomi Kreatif.
"Kita ambil contoh seperti BNN, sebuah lembaga yang setingkat kementerian ini kalau tidak bagus akan mempengaruhi kinerja Presiden. Begitu pula dengan BNPT, Badan Ekonomi Kreatif dan lainnya," kata Maftuchan.
Maftuchan bercerita dia dan peneliti-peneliti lainnya pernah diundang Presiden Jokowi pada Desember 2015. Presiden mengajak peneliti berdiskusi mengenai kinerja pemerintahan.
Ketika itu, kata dia, Jokowi mengungkapkan yang membuat pusing sebenarnya bukan kegaduhan politik di DPR, tetapi malah pejabat di level eselon I.
"Ketika itu Pak Jokowi bilang yang bikin dia pusing bukan gaduh politik atau kritikan anggota DPR pada pemerintah. Namun yang paling berat menurut beliau adalah mengurus birokrasi yang penyakitnya akut. Yaitu pejabat level dirjen, deputi di kementerian," kata dia.
"Saya menganalogikan birokrasi itu ibarat orang yang mengidap obesitas. Saking gemuknya dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri," Maftuchan menambahkan.
