Infografis
Suara.com - Isu perombakan atau reshuffle menteri kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla jilid II makin santer diperbincangkan publik. Kabarnya Presiden Jokowi akan melakukan bongkar pasang para pembantunya dalam waktu dekat. Namun teka teki siapa menteri yang akan dicopot dan yang akan masuk kabinet belum terjawab.
Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan berpendapat bahwa pergantian Menteri Kabinet harus berdasarkan kebutuhan untuk menjawab problem nasional. Serta percepatan dalam merealisasikan program kerja pemerintahan Jokowi-JK.
"Reshuffle kabinet perlu dengan catatan tidak ntuk mengakomodir partai baru (mendukung) dan lama, tetapi untuk akselerasi program-program pemerintah, pemenuhan janji politik nawacita," kata Maftuch dalam diskusi bertajuk 'Kaguh Partai Jelang Reshuffle; Mau Kemana' di Warung Kopi Deli, Jalan Sunda No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).
Menurut dia, maksimal bulan Mei waktu bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet kerja. Sebab lewat dari itu tidak efektif untuk melakukan pergantian Menteri, mengingat akan memasuki musim politik jelang Pilkada serentak.
"Kalau mau rombak kabinet bulan ini, maksimal bulan Mei atau tidak sama sekali. Karena pada musim politik jelang Pilkada serentak melakukan perombakan kabinet tidak efektif. Pasalnya Menteri butuh penyesuaian tugas dan fungsi, konsolidasi internal," ujar dia.
Yang perlu jadi pertimbangan oleh Jokowi adalah pergantian menteri kabinet bukan hanya soal mengisi jabatan, namun juga perlu pertimbangan waktu untuk mewujudkan program-program atau janji-janji politik Pemerintahan Jokowi-JK. Bulan ini, menurut Maftuch adalah waktu yang tepat melakukan perombakan.
"Kalau dilakukan perombakan kabinet kerja bulan ini merunut saya tepat, karena kabinet sudah berjalan 1,5 tahun. Kini saatnya melakukan install ulang komposisi yang ada," terang dia.
Dalam kesempatan yang sama pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menuturkan, ada tiga warna dalam kabinet kerja. Pertama adalah Menteri yang konsisten memperjuangkan dan melaksanakan program nawacita.
"Kedua, ada beberapa menteri yang tetap memiliki kemauan yang kuat pada basisnya sendiri. Pada konteks lain adalah justru tidak perduli dengan urusan nawacita tapi sibuk dengan program dirinya. Sehingga yang muncul kepermukaan adalah bentrok antara nawacita dan tidak nawacita atau program sendiri itulah yang setidaknya dua tahun terakhir ini terjadi. Warna yang ketiga adalah warna partai politik, yang tentu saja agenda parpolnya lebih tinggi," ungkap dia.
Setidaknya, lanjut Ray Rangkuti, tiga warna inilah yang kelihatan dalam kabinet Jokowi-JK. Jadi warna yang menjalankan nawacita, jalan sendiri dan kabinet dengan warna partai politik.
