Atasi Perompakan, RI Jajaki Operasi di Laut Malaysia-Filipina

Minggu, 17 April 2016 | 10:35 WIB
Atasi Perompakan, RI Jajaki Operasi di Laut Malaysia-Filipina
Ilustrasi Kopaska bebaskan sandera. (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Mmenkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan Presiden Joko Widodo meminta untuk menjajaki pengamanan atau patroli bersama di rute dagang di laut dengan Malaysia dan Filipina.

"Presiden baru saja minta untuk dijajaki dengan Malaysia-Filipina untuk pengamanan bersama," katanya setelah mengantar keberangkatan Presiden ke Eropa di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (17/6/2016).

Hal ini didasarkan pada kekhawatiran wilayah perairan perbatasan Malaysia dan Filipina yang dilalui kapal-kapal dari atau ke Indonesia menjadi wilayah kekuasaan para perompak.

Apalagi, pada Jumat (15/6/2016) kemarin kembali terjadi pembajakan terhadap kapal berbendera Indonesia, yaitu Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi. Dalam kejadian itu, empat anak buah kapal (ABK) WNI diculik oleh kelompok bersenjata.

"Saya takut kalau ini nanti seperti daerah Somalia, jadi tidak ada aspek politik murni di dalamnya. Aspek ekonominya yang menonjol di situ," kata Luhut.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada TNI dan Kementerian Luar Negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga melakukan kerjasama dalam pengamanan wilayah perairan laut. Bentuknya seperti operasi militer bersama di wilayah perairan pembajakan yang kerab terjadi belakangan ini.

Luhut menambahkan, militer Indonesia belum bisa masuk karena kontitusi Filipina harus minta persetujuan parlemen jika tentara asing masuk ke wilayah mereka.

"Konstitusi Filipina tidak memungkinkan untuk itu (operasi gabungan militer), harus ada izin parlemen," jelasnya.

Luhut mengungkapkan, saat ini pihak perusahaan yang mempekerjakan WNI yang diculik kelompok bersenjata di Filipina sudah berangkat ke lokasi untuk melakukan negosiasi.

Luhut memperkirakan penculikan 14 WNI di Filipina seperti kasus di Somalia yang tidak ada aspek politik.

"Kita sedang identifikasi kelompok-kelompoknya, tapi (perkiraan) sementara kok aspek ekonominya yang menonjol di situ," katanya.

Menko Polhukam menyakan pihaknya belum yakin betul apakah ini murni kelompok Abu Sayyaf atau sempalan-sempalannya.

Luhut juga mengungkapkan telah melaporkan ke Presiden terkait tambahan empat WNI yang diculik.

"Ia betul, tadi sudah lapor presiden, sekarang kita lagi monitor semua dengan cermat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, ‎kedua kapal tersebut dibajak dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan. Kapal-kapal yang dibajak tersebut membawa 10 orang ABK warga negara Indonesia.

Dalam peristiwa pembajakan itu, satu orang ABK tertembak, lima orang selamat dan empat orang lainnya diculik. Satu ABK yang tertembak sudah diselamatkan oleh Polisi Maritim Malaysia ke wilayah Malaysia guna mendapatkan perawatan.

Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh Kemlu RI, meskipun mengalami luka tembak, ABK asal Indonesia tersebut dalam kondisi stabil. Sementara, lima ABK lain yang selamat bersama kedua kapal dibawa oleh Polisi Maritim Malaysia ke Pelabuhan Lahat Datu, Malaysia.

Pihak Kemenlu RI terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak di dalam negeri maupun di Malaysia dan Filipina.

Selain itu, Konsulat RI di Tawau pun melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia yang ada di wilayah tersebut.

REKOMENDASI

TERKINI