Infografis
Pihak Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Hal ini diungkapkan Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara dalam jumpa pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).
"Kalau dipanggil oleh KPK dan BPK, kita sudah. Baik saya maupun pengurus yang lain sudah pernah dipanggil (KPK dan BPK),"ujar Abraham.
Namun dirinya enggan berkomentar soal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang sedang diselidiki KPK.
"Kalau untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saya nggak mau masuk ke arah situ, tetapi kalau untuk diperiksa saya sudah diperiksa beberapa kali oleh KPK dan BPK,"ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus dugaan temuan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi BPK DKI Jakarta atas pembelian tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Penyidik KPK masih mendalami kasus tersebut.
Diberitakan sebelumnya, dalam laporan BPK DKI, pembelian lahan RS Sumber Waras Jakarta Barat yang dilakukan Pemprov DKI diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp191 miliar. Hal ini diketahui setelah ada selisih angka dalam pembelian lahan yang dilakukan PT. Ciputra Karya Unggul.
Tak puas dengan LHP tersebut, Ahok melayangkan surat keberatan Mahkamah Kehormatan BPK RI. Laporan tersebut dikirimkan pada 3 Agustus 2015. Dalam surat itu ada dua poin utama yang disoal Ahok.
Pertama, BPK Perwakilan DKI Jakarta tidak menyampaikan konsep laporan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta, atau kepada Ahok. Tetapi malah laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan ke DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu.
Kedua, Ahok merasa tidak pernah diberikan kesempatan oleh BPK untuk memberikan kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan. Ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat 1 huruf G Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2011.
