Infografis
Komisi Pemberantasan Korupsi menginvestigasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat oleh oleh pemerintah Jakarta. Investigasi ini untuk menguji kualitas hasil audit.
"Banyak sekali (yang KPK investigasi), kami melihat, menginvestigasi kualitas auditnya, menanyakan juga beberapa hal yang berhubungan dengan keterangan yang mengetahui soal itu," kata Wakil Ketua KPK Laode Mohamad Syarif di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Tetapi, untuk sekarang, Syarif belum bersedia menyebutkan hasil audit yang telah dilakukan penyidik KPK.
"Banyak sekali (yang KPK investigasi), kami melihat, menginvestigasi kualitas auditnya, menanyakan juga beberapa hal yang berhubungan dengan keterangan yang mengetahui soal itu," kata Wakil Ketua KPK Laode Mohamad Syarif di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).
Tetapi, untuk sekarang, Syarif belum bersedia menyebutkan hasil audit yang telah dilakukan penyidik KPK.
"Nanti, hasilnya akan diumumkan," katanya.
Pemeriksaan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (12/4/2016) lalu, kata Syarif, merupakan langkah yang tepat bagi KPK untuk mendalami kasus tersebut. Informasi dari Ahok menjadi pembanding laporan BPK.
"Sumber Waras itu juga sedang diperiksa. Kemarin pak gubernur sudah datang diperiksakan untuk mencocokkan keterangan informasi yang disampaikan pak gubernur dengan hasil audit BPK plus hasil penyelidikan KPK sendiri dalam kasus Sumber Waras," kata Syarif.
Pemeriksaan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (12/4/2016) lalu, kata Syarif, merupakan langkah yang tepat bagi KPK untuk mendalami kasus tersebut. Informasi dari Ahok menjadi pembanding laporan BPK.
"Sumber Waras itu juga sedang diperiksa. Kemarin pak gubernur sudah datang diperiksakan untuk mencocokkan keterangan informasi yang disampaikan pak gubernur dengan hasil audit BPK plus hasil penyelidikan KPK sendiri dalam kasus Sumber Waras," kata Syarif.
Ketika hendak diperiksa hari itu, Ahok menyebut hasil audit investigasi BPK ngaco. Hal tersebut dilatari adanya perbedaan dasar yang digunakan BPK terhadap harga tanah.
Sikap Ahok kemudian memantik beragam opini, terutama kalangan politisi DPR. Di tengah polemik, BPK menegaskan bahwa sesuai hasil investigasi, ditemukan indikasi kerugian negara.
