Infografis
Suara.com - Kasus reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta terus bergulir. Kini pemerintah pusat dan DPR ikut turun tangan.
Rabu (13/4/2016) lalu, Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta
Perkembangan tersebut kemudian ditanggapi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sikap Ahok atas munculnya kesepakatan itu terkesan menantang keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menanggapi sikap Ahok, Menteri Susi merasa tidak ditantang karena berada dalam satu pihak.
"Katanya Pak Ahok menantang Menteri Susi, tidak begitulah. Pak Ahok dan Menteri Susi satu pihak, tidak ada saling menantang untuk memberhentikan atau apa," kata Susi dalam konferensi pers, Jumat (15/4/2016).
Diberitakan sebelumnya, Ahok mempertanyakan hasil rapat koordinasi antara Menteri Susi dan Komisi IV DPR yang sepakat menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Yang pasti kalau dia menolak pun, silakan DPR putusin. Bu Susi berani nggak batalin reklamasi? Kita tunggu aja. Aku mah nurut-nurut aja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Ahok menilai yang memiliki kewenangan soal kelanjutan proyek reklamasi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan Komisi IV.
"Aku ini udah lama di DPR RI, rapat kerja yang mutusin eksekutif, bukan legislatif," kata dia.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.
Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.
Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi lima persen.
Setelah aroma suap tercium, DPRD DKI Jakarta langsung menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
