Infografis
Suara.com - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP PKS Fahmy Alaydroes mengatakan penertiban pemukiman di sekitar Pasar Ikan dan Luar Batang, Jakarta Utara, menorehkan luka yang dalam bagi penduduknya karena kini sebagian dari mereka tinggal di perahu.
“Perahu bukan rumah. Dan perahu juga bukan hunian yang layak baik ditinjau dari sudut kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan, apalagi keselamatan. Setiap saat bahaya mengancam. Membiarkan sekelompok warga untuk tinggal di perahu, mengabaikan nasib mereka adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi oleh pemerintah yang seharusnya melindungi dan mensejahterakan rakyatnya,” kata Fahmy di Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Fahmy menilai Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlalu kasar dengan meminta mereka meninggalkan rumah dengan alasan penertiban dan pembangunan kota Jakarta. Perlakuan dan pendekatan Ahok kepada penduduk, katanya, telah menimbulkan kegeraman dari berbagai pihak.
“Betapa tidak, saat yang bersamaan dia memberikan akses dan kemudahan izin pengembangan bagi kelompok-kelompok pengembang swasta yang kaya raya,” kata Fahmy.
Nuansa keberpihakan dan ketidakadilan, katanya, jelas terlihat. Apalagi gebrakan Ahok dalam menertibkan pemukiman padat penduduk dengan melibatkan personel polisi dan TNI dengan perlengkapan yang seperti mau perang.
“Penertiban dan pembangunan wilayah kumuh Jakarta adalah kewajiban Pemda DKI. Kita sepakat dan mendukung penuh setiap kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam hal ini. Semua pihak akan mendukung, asal dilakukan dengan cara dan pendekatan yang bijak dan memperlakukan rakyat dengan cara yang baik dan berkeadilan,” ujar Fahmy.
Fahmy mengingatkan Ahok bahwa mereka adalah masyarakat Jakarta yang berhak mendapat perlindungan dan pelayanan yang layak. Seharusnya, kata dia, pemerintah memperlakukan mereka dengan bijak, memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak di wilayah tersebut.
"Jangan sampai terkesan adanya kebijakan mengusir dan menyingkirkan rakyat miskin, tetapi kemudian memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka yang kaya raya," kata Fahmy.
“Pihak terkait terutama DPRD DKI harus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tergusur dn hidup terlunta-lunta agar mereka mendapatkan hak-haknya kembali,” Fahmy menambahkan.
