Infografis
Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo menanggapi kabar yang beredar sebelum dilakukannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2016 mendatang. Kabar yang menyebutkan bahwa setiap calon Ketua Umum Golkar harus menyerahkan uang sebesar Rp20 miliar.
"Soal permintaan itu angka yang fantastis, cuma itu mungkin baru wacana dan pasti calon Ketua Umum keberatan," kata Bambang di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Rasuna Said, Jakarya Selatan, Jumat(15/4/2016).
Lebih lanjut Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali tersebut mengatakan bahwa dana Rp20 miliar dari setiap calon adalah sesuatu yang tidak wajar. Baginya yang wajar adalah sekitar Rp5 miliar, dan itu pun melalui sistem patungan setiap calon.
"Karena kalau menurut kami perusahaan seperti itu, sama saja kita belum maju sudah diperas. Kalau jumlahnya maksimum 5 miliar itu bisa kita pahami untuk melakukan rembuk atau patunganlah," kata Bambang.
Menurutnya, cara berupa patungan setiap anggota itu sudah banyak diterapkan oleh berbagia pihak. Dan menurutnya hal tersebut sangat membantu para calon.
"Sama seperti Kadin, ini ide nya dari Munas Kadin di HIPMI, kalau di HIPMI itu biasa kita patungan tapi jumlahnya enggak sampai Rp20 miliar paling banter 2-3 miliar. Tapi karena ini partai politik nanti mungkin Rp5 miliar masih ok lah," kata Bambang.
Karena itu menurutnya uang Rp20 miliar setiap calon sangatlah tidak masuk akal untuk dilaksanakan. Dia pun menilai alasan untuk kepentingan politik Golkar adalah hanya alasan yang dibuat-buat bahwa akan terjadi money politic kalau uangnya hanya dibawah angka Rp20 miliar.
"Ahhh, ya sudahlah, itu kan cuma alasan yang dicari cari saja, nggak ada kebijakan money politic. Semua harus dibayar, pasti semua ada bermain juga tapi itu kita minta keterlibatan penegak hukum untuk mengawasi kalau ada suap," kata Bambang.
