Infografis
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuti Kusumawati, Jumat (15/4/2016). Hari ini merupakan pemeriksaan untuk ketiga kalinya bagi Tuti sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap tersangka M. Sanusi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Pantai Utara Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawadan Strategis.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Tuti tidak memberikan pernyataan kepada wartawan. Dia langsung masuk ke dalam ruang tunggu para saksi untuk menunggu jadwal pemeriksaan.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Tuti tidak memberikan pernyataan kepada wartawan. Dia langsung masuk ke dalam ruang tunggu para saksi untuk menunggu jadwal pemeriksaan.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.
Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.
Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi lima persen.
