Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz berencana membawa konflik kepengurusan partainya ke Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag Belanda. Dengan mengajukan gugatan di pengadilan Den Haag, dia berharap mendapatkan bantuan Persatuan Bangsa-Bangsa
"Lawyer saya sudah menyiapkan untuk ke Den Haag untuk mendapatkan harapan di PBB,"ujar Djan di gedung MK, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Selain itu, dia juga berencana membawa konflik partainya ke Organisasi Kerjasama Islam.
"Kami akan bawa ke OKI organisasi Islam. Kami ingin perjuangkan harapan kami ini bahwa partai Islam supaya diberikan harapan. Harapan itu tentunya di PPP," kata dia.
Djan Faridz didampingi kuasa hukum, Humphrey Djemat, datang ke MK untuk mengajukan uji materi terhadap UU Partai Politik Pasal 32 Ayat 2.
"Yang diajukan adalah gugatan hak uji materiil untuk penafsiran Pasal 32 Ayat 2 menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan melalui pengadilan negeri tingkat satu dan upaya hukumnya kasasi. Kita minta penafsiran konstitusional dari Pasal 32 Ayat 2 tersebut," ujar Humphrey.
Humphrey mengatakan keputusan Mahkamah Agung telah menegaskan pengakuan terhadap kepengurusan hasil Muktamar Jakarta. Berdasarkan hasil muktamar itu, Djan jadi ketua umum PPP. Namun, kata dia, hingga saat ini belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Kami melihat harus ada penafsiran konstitusional berkaitan dengan apa yang diatur dalam UUD kita Pasal 28 d Ayat 1, harus ada kepastian hukum di Indonesia dan 28 e Ayat 3 yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul," kata dia.
"Kalau partai politik punya perselisihan dan sudah sampai pengadilan, diperiksa segala sesuatunya dan sudah diputuskan oleh MA dalam tingkat kasasi yang berkekuatan hukum tetap, tapi tidak juga diberi pengesahan, ini gimana? Itulah yang kita tanya ke hakim-hakim MK," Djan menambahkan.
Djan Faridz menambahkan kedatangannya ke MK untuk mencari keadilan. Kepengurusan hasil Muktamar Jakarta, katanya, adalah yang sah.
