Infografis
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memakai jurus mabuk dalam menanggapi hasil audit investigasi BPK DKI Jakarta atas pembelian tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal ini terkait pernyataan Ahok yang menyebut hasil audit tersebut ngaco.
"Ini jurus orang mabuk," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (14/4/2016).
Apalagi, kata Fadli, Ahok sampai mendoakan pimpinan BPK Eddy Mulyadi agar panjang umur sehingga nanti dapat melihat Ahok menjadi Presiden.
"Ini jurus orang mabuk," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (14/4/2016).
Apalagi, kata Fadli, Ahok sampai mendoakan pimpinan BPK Eddy Mulyadi agar panjang umur sehingga nanti dapat melihat Ahok menjadi Presiden.
"Apalagi dia mengatakan supaya panjang umur, saya kira ini sudah jurus halusinasi," kata dia.
"Saya malah mendoakan mudah-mudahan dia berumur panjang, sampai dia mendapatkan rompi orange untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," kata Fadli Zon.
Pernyataan Ahok bahwa data BPK ngaco disampaikan di KPK ketika akan diperiksa pada Selasa (12/4/2016) lalu.
Awal mula Ahok menyatakan itu karena dianggap merugikan negara sebesar Rp191 miliar. Pemerintah Jakarta dinilai berpatokan pada NJOP di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20 juta. Sementara menurut BPK acuan harga beli bisa didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang cuma Rp7 juta.
Ahok punya pendapat sebaliknya. Dia keberatan dengan hasil audit tersebut.
"Saya malah mendoakan mudah-mudahan dia berumur panjang, sampai dia mendapatkan rompi orange untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," kata Fadli Zon.
Pernyataan Ahok bahwa data BPK ngaco disampaikan di KPK ketika akan diperiksa pada Selasa (12/4/2016) lalu.
Awal mula Ahok menyatakan itu karena dianggap merugikan negara sebesar Rp191 miliar. Pemerintah Jakarta dinilai berpatokan pada NJOP di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20 juta. Sementara menurut BPK acuan harga beli bisa didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang cuma Rp7 juta.
Ahok punya pendapat sebaliknya. Dia keberatan dengan hasil audit tersebut.
Ahok sampai melayangkan surat keberatan kepada Mahkamah Kehormatan BPK RI. Surat tersebut dikirimkan pada 3 Agustus 2015. Tapi sampai sekarang dia belum dipanggil.
