Infografis
Suara.com - Cerita kasus dugaan suap yang diterima bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi masih akan panjang. Saat ini, penyidik KPK masih konsentrasi pada proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Kalau DPRD itu banyak keterkaitannya termasuk juga bagaimana tata cara membuat raperda itu, rapatnya apa saja tahapannya, seperti itu," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Rabu (13/4/2016).
Sejauh ini, kata Yuyuk, penyidik belum mengendus apakah duit suap juga mengalir ke anggota DPRD DKI Jakarta lainnya atau tidak.
Yuyuk mengatakan penyidik KPK sekarang masih pendalaman.
"Kita tunggu aja karena itu jadi kewenangan penyidik," katanya.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.
Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.
Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi lima persen.
