Infografis
Sekretaris Jendral DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengaku jika partainya sudah melakukan pertemuan dengan petinggi PDI Perjuangan menyusul rumor yang berkembang ada partai lain yang mengincar posisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang diduduki politikus PKB Marwan Jafar.
"Pertemuan dengan Hasto dan pak Pramono Anung dalam rangka tabayun, mengklarifikasi dan alhamdulillah sudah ketemu," kata Karding di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).
Karding meminta partai koalisi yang mendukung pemerintah tidak terpancing dengan adanya adu domba untuk memperembutkan posisi Menteri Marwan.
"Bahwa sebagai sesama partai koalisi harus jaga persaudaraan perkawanan dan jangan mau dipecah dan diadu dengan pihak lain," katanya.
Dia menilai munculnya rumor perebutan posisi Marwan karena dianggap Kemendes sangat strategis.
"Ya bisa jadi karena Kemendes dianggap strategis, banyak orang yang berkepentingan terhada desa jasi sah-sah saja saya kira," katanya.
Karding menambahkan jika pihak yang sengaja ingin memecah koalisi pendukung pemerintah pasti suatu saat akan terbongkar sendiri.
"Tentu tidak bisa disampaikan krn dlm politik ada etika, sehingga ya nggak bisa, tapi yang harus dipahami dalam politik adalah satu gerakan sekecil apapun pasti ketahuan, dan nggak ada yang nggak ketahuan," katanya.
"Hal-hal yang tidak tepat dan tidak patut pasti diketahui sama teman-teman politik lainnya," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah isu yang menyebutkan partainya mempengaruhi Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan kabinet. Ini menyusul rumor yang menyebutkan PDI Perjuangan mengincar posisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sekarang diduduki Marwan Jafar -- politisi Partai Kebangkitan Bangsa
"Ada yang adu domba, neo devide et impera tadi. Kita bukan kapasitas untuk mengambil jabatan seseorang. Itu bukan etika PDIP," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dia menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagai partai pendukung pemerintahan, PDI Perjuangan hanya bisa memberikan masukan jika dibutuhkan Presiden.
"Soal kinerja menteri, itu presiden yang buat, presiden yang punya hak prerogatif. Kalau pun kami berhak memberikan masukan, ya itu karena menyangkut orang perorang kepada presiden secara langsung," kata Hasto.
"Apapun ini kan budaya timur, ini bukan budaya barat yang bisa mencela orang perorang di depan umum, bukan sesuka hati, karena kita berpoitik sesuai budaya Indonesia," Hasto menambahkan.
