Infografis
"Ada yang adu domba, neo devide et impera tadi. Kita bukan kapasitas untuk mengambil jabatan seseorang. Itu bukan etika PDIP," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dia menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagai partai pendukung pemerintahan, PDI Perjuangan hanya bisa memberikan masukan jika dibutuhkan Presiden.
"Soal kinerja menteri, itu presiden yang buat, presiden yang punya hak prerogatif. Kalau pun kami berhak memberikan masukan, ya itu karena menyangkut orang perorang kepada presiden secara langsung," kata Hasto.
"Apapun ini kan budaya timur, ini bukan budaya barat yang bisa mencela orang perorang di depan umum, bukan sesuka hati, karena kita berpoitik sesuai budaya Indonesia," Hasto menambahkan.
