Infografis
Suara.com - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam merespon hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.
Ketika mau diperiksa penyidik KPK tadi pagi, Ahok mengatakan hasil audit BPK ngaco.
"Apapun hasil BPK, sebagai auditor negara, harus dihormati. Tidak selayaknya Ahok menyatakan BPK ngaco," kata Masinton di DPR, Selasa (12/4/2016).
Menurut Masinton, Ahok sering bersikap paling benar sendiri. Masinton menyarankan kepada Ahok agar jangan bersikap antikritik.
Masinton juga berharap agar Ahok jangan mengumbar statement di media massa untuk menanggapi kasus hukum.
"Nggak usah koar-koarlah, nanti malah sebaliknya, publik yang nganggap Ahok-nya yang ngaco," tutur dia.
Menurut Masinton BPK sudah bertindak sesuai tugas. Itu sebabnya, tidak perlu curigai.
"BPK adalah auditor negara, dia tidak akan berpolitik," kata Masinton.
Pernyataan Ahok disampaikan ketika dia baru tiba di gedung KPK untuk diperiksa dalam kasus Sumber Waras.
Menurut Ahok hasil audit BPK yang menyebut ada kerugian negara Rp191 miliar tidak bisa dipercaya begitu saja.
"Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata Ahok di gedung KPK.
"Makanya itu kan audit BPK. Dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? Sekarang saya ingin tahu KPK mau nanya apa," Ahok menambahkan.
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Akbar Faizal menilai wajar Ahok menyebut laporan audit BPK tentang pengadaan lahan pembangunan RS Sumber Waras sebagai laporan yang ngaco.
"Bisa saja terjadi. Tadi (dalam rapat paripurna BPK di DPR) itu ada yang bertanya, termasuk saya, tentang mekanisme dan akurasi dari laporan yang dilakukan BPK," kata Akbar di DPR.
Lebih jauh, anggota Komisi III menilai laporan BPK daerah memang banyak yang bisa dipesan oleh pejabat daerah. Itu sebabnya, Akbar tidak kaget dengan pernyataan Ahok.
Namun, katanya, apa yang dikeluhkan Ahok memang perlu dibuktikan lagi.
"Bukan rahasia lagi, terutama di daerah, ada permainan cincai-cincailung antara petugas BPK dan pemerintah daerah," kata dia.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz meminta Ahok untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila tak setuju dengan hasil audit BPK.
