Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana (Lulung) berharap setelah memeriksa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), KPK memeriksa anggota dewan yang masuk ke dalam panitia khusus aset, terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Saya pikir ini pemeriksaan (Ahok) kami apresiasi, dan bisa berlanjut. Tapi kami mengharapkan ke KPK berani jujur dan hebat, saya apresiasi KPK sudah mulai memanggil Pak Ahok selaku plt (pelaksana tugas) saat itu, dan semoga kasus ini bisa terungkap yang sebenarnya," ujar Lulung di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).
Lulung menjelaskan kasus pembelian tanah untuk membangun RS Sumber Waras ketika itu mendorong DPRD DKI Jakarta membentuk pansus aset. Hasil pansus, katanya, telah diserahkan ke KPK, selanjutnya KPK meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit.
"DPRD membuat pansus kerugian Rumah Sakit Sumber Waras, DPRD sesuai peraturan BPK tersebut, agar pemerintah daerah memperbaiki LHP audit BPK soal RS Sumber Waras, dan audit dari BPK untuk dikembalikan," kata Lulung.
Lulung sampai sekarang masih menyayangkan sikap Ahok yang menurutnya mengabaikan hasil investigasi BPK.
"Tapi ini diabaikan oleh pemerintah daerah audit investigasi (BPK) sudah berjalan lama. Baik BPK maupun pemerintah daerah yang belum diperiksa anggota DPRD, harusnya anggota DPRD diperiksa, ini agak mengherankan," kata Lulung.
Ketika baru tiba di gedung KPK tdi, Ahok menilai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak bisa dipercaya karena menyebut ada kerugian negara mencapai Rp191 miliar dari pembelian tanah untuk RS Sumber Waras.
"Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata Ahok.
"Makanya itu kan audit BPK. Dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? Sekarang saya ingin tahu KPK mau nanya apa," Ahok menambahkan.
