Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ini tengah dimintai keterangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengapresiasi KPK.
"Ya apresiasi, kami apresiasi KPK. Semoga dengan adanya pemanggilan ini jadi terbuka semuanya," kata Prabowo.
Prabowo membantah pemeriksaan terhadap Ahok karena keinginan DPRD DKI Jakarta.
"Ini bukan keinginan DPRD DKI, ini semata-mata masalah hukum. Artinya jika Pak Ahok dipanggil itu karena ada masalah hukum," kata Prabowo.
Anggota Komisi D yakin penyidik KPK dapat memeriksa Ahok secara profesional.
"Nggak mungkin sembarangan KPK buat periksa orang. Lembaga (KPK) ini punya integritas," kata dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras sekitar Rp800 miliar. Dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2014.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal. Sehingga membuat BPK menilai pembelian tahan tersebut mengakibatlan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil
