Obama Akui Libya Adalah Kesalahan Terbesar dalam Pemerintahannya

Liberty Jemadu Suara.Com
Selasa, 12 April 2016 | 05:56 WIB
Obama Akui Libya Adalah Kesalahan Terbesar dalam Pemerintahannya
Presiden Amerika Serikat, Barack Obama (Reuters/Jim Young).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mengatakan bahwa kesalahan terbesarnya selama berkuasa adalah ketika pemerintahannya tak memiliki rencana yang jelas terhadap Libya setelah Muamar Qadafi tumbang pada 2011 silam.

Pengakuan itu disampaikan Obama dalam wawancara dengan Chris Wallace dari Fox News yang ditayangkan pada Minggu (10/4/2016).

Ketika Wallace bertanya tentang kesalahan terbesarnya selama memerintah, Obama menjawab: "Mungkin ketika gagal menetapkan rencana setelah....mengintervensi Libya."

Ini bukan pertama kalinya Obama berbicara tentang penyesalannya atas Libya. Seperti yang diulas The Atlantic pada Maret lalu, Obama pernah menyalahkan keragu-raguan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, setelah operasi di Libya digelar.

Obama menyebut Libya saat ini sebagai sebuah kekacauan. Bahkan secara pribadi presiden kulit hitam pertama AS itu menggambarkan situasi Libya saat ini sebagai "sh*t show".

Memang setelah AS dan NATO mengintervensi Libya pada 2011, membantu kelompok pemberontak menggulingkan Qadafi. Ketika rezim diktator itu tumbang pada tahun yang sama dan Qadafi sendiri tewas di tangan para pemberontak, negeri kaya minyak itu langsung kolaps.

Kekosongan pemerintahan membuat negeri itu terjerumus dalam kaos. Beragam kelompok bersenjata berebut pengaruh dan kekuasaan dalam pertempuran jalanan.

Pada September 2012, dipicu oleh kontroversi sebuah film di YouTube yang dinilai menghina Islam, kantor konsulat AS di Benghazi diserang kelompok bersenjata. Duta besar AS untuk Libya dan tiga warga AS lainnya tewas dalam peristiwa itu.

Tak berhenti di sana, kekosongan pemerintahan juga membuat Libya terus limbung. Pada 2014, setelah pemilihan umum digelar, dua parlemen dan pemerintahan terbentuk. Pemerintahan pertama berbasis di ibu kota Tripoli, sementara pemerintahan tandingan yang didukung PBB memerintah dari Torbruk.

Masalah itu coba diselesaikan pada Januari 2015, ketika PBB mengumumkan sebuah pemerintahan sementara. Tetapi hingga saat ini pemerintahan itu tak berfungsi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI