Infografis
Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Chalid Muhammad menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menabrak sejumlah aturan hukum dalam memberikan izin proyek reklamasi.
Kata dia, sejumlah aturan tersebut seperti Undang-undang Lingkungan Hidup, Perpres No 54 Tahun 2008, dan Perpres No 122 Tahun 2012. Berdasarkan aturan tersebut, yang berhak untuk mengeluarkan izin reklamasi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Aturan yang ditabrak (Ahok) banyak sekali," kata Chalid Muhammad di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).
Chalid mengaku bahwa dirinya sudah salah menilai Mantan Bupati Belitung Timur tersebut selama ini. Karena menurutnya, Ahok itu dikenal sebagai sosok yang taat pada hukum. Misalnya saja, Ahok memutuskan membongkar Kampung Pulo lantaran tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
Menurut Chalid, keputusan Ahok terkait Kampung Pulo, harusnya juga dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang sudah berdiri di atas pulau hasil reklamasi.
"Pemerintah Provinsi DKI bisa mengandeng polisi untuk melakukan hal yang sama untuk membongkar reklamasi teluk Jakarta yang belum mengantongi izin," kata Chalid.
Pemprov DKI, tambah dia seharusnya tidak mengeluarkan izin terkait reklamasi. Pasalnya, lanjut dia, belum ada pengesahan Raperda Zonasi.
"Perpanjangan izin prinsip di Ahok. Tapi, harusnya Ahok bilang ke pengembang 'Di-hold dulu karena belum ada Perda Zonasi. Setelah ada baru dilanjutkan izinnya'," kata Chalid.
Diketahui bahwa, tak sampai dua bulan pasca Ahok ditetapkan sebagai Gubernur DKI pada 23 Desember Tahun 2014 silam. Ahok untuk pertama kalinya menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi. Kemudian pada tahun 2015, Ahok kembali menerbitkan izin reklamasi untuk beberapa pengembang.
Namun, landasan hukum yang dipakai Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam mengeluarkan izin reklamasi itu bertentangan dengan Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang kawasan Jabodetabek Punjur. Dalam peraturan Perpres nomor 54 itu detegaskan bahwa Kepres nomor 52 tahun 1995 sudah dicabut.
Jika Ahok menggunakan Kepres 52 tahun 1995, harus dilihat Kepres tersebut sudah diganti dengan Perpres nomor 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek Punjur. Pada pasal 72, dijelaskan bahwa Kepres nomor 52 tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.
Selain itu proyek reklamasi Teluk Jakarta juga disinyalir melanggar peraturan presiden No. 122 Tahun 2012 bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi.
Sebab, dalam proyek reklamasi, yang berhak mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dengan adanya aturan hukum tersebut, sudah seharuanya Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta. Meski begitu, faktanya Gubernur DKI telah mengeluarkan empat izin untuk empat Pulau yaitu Pulau G, F, I, dan K.
