Infografis
Suara.com - Setelah tercium aroma suap, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan ada kemungkinan proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan pemerintah atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan proses hukum. Saat ini, proses hukum sedang berjalan setleah KPK menetapkan tiga tersangka dugaan suap.
"Bisa saja kalau KPK mau hentikan (proyek reklamasi), KPK kan prefesional nggak mungkin sembarangan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Ahok menolak proyek reklamasi Pantai Utara akan bernasib seperti proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Hambalang kan korupsi APBD. Ini kan ada kecurigaan jual beli pasal. Beda dengan Hambalang," kata mantan Bupati Belitung Timur.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi yang merupakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra pada Kamis (31/3/3016) malam. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Pembahasan raperda sempat mandeg. Diduga, karena pengembang enggan membayar kewajiban 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah. Kewajiban itu merupakan salah satu poin dalam Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.
Perusahaan disinyalir ngotot menginginkan hanya lima persen dari NJOP. Ditengarai terjadi tarik-menarik yang alot antara pengembang dan pembuat undang-undang mengenai hal itu sebelum raperda disahkan menjadi perda.
KPK masih mendalami kasus tersebut. Semua yang dinilai punya kaitan akan diperiksa.
Bos PT. Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Staf magang di kantor Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, dan Direktur PT. Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma juga telah dicekal.
