Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sepakat dengan pemerintah untuk tidak tunduk dengan permintaan tebusan dari kelompok Abu Sayyaf Filipina yang menculik 10 Warga Negara Indonesia (WNI).
"Saya sepakat dengan sikap pemerintah untuk tidak tunduk pada para penyandera untuk memberikan tebusan Rp15 miliar, itu bukan uang sedikit. Kalau dipakai untuk menyantuni anak-anak Indonesia yang menjadi korban seksual atau narkoba, itu jumlahnya signifikan," kata Hidayat di DPR, Jumat (8/4/2016).
"Jangan kira Indonesia kelebihan uang, Indonesia masih utang ke sana-ke mari," tambah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.
"Dan, menurut saya, jangan dibiasakan untuk menyiapkan duit. Kalau ini dikasih besok ada lagi yang disandera, bisa bangkrut kedaulatan ini," katanya.
Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan potensi diplomasi dalam kasus ini. Sehingga ada jalan keluar yang tidak merugikan dalam upaya penyelematan para sandera.
Kekuatan militer Indonesia sudah disiapkan untuk pembebasan sandera ini. Hidayat mengatakan, kekuatan militer bisa diturunkan ketika pemerintah Filipina memberikan izin. Bila pemerintah Filipina tidak memberikan izin, mereka harus bisa memastikan para sandera aman.
"Kalau memang tidak diizinkan turun, langsung membebaskan, maka Filipina bertanggungjawab untuk memastikan mereka bisa bebas dan kembali ke Indonesia dengan selamat," katanya.