“Kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, dan Kementerian Perindustrian dan lain-lainnya perlu segera harus diputuskan sehinga langsung bisa action di lapangannya,” kata dia.
Terkait reformasi dalam perencanaan dan penganggaran, Presiden menginstruksikan setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap Kementerian/Lembaga. Dia ingin pengelolaan tidak diserahkan kepada bawahannya.
“Pengendalian anggaran fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Tidak perlu banyak-banyak program, konsentrasi pada program yang jelas, bermanfaat bagi rakyat, dirasakan oleh rakyat. Dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha, kepada masyarakat,” ucap Presiden.
Presiden juga meminta agar dilakukan efisiensi pada APBN-P 2016, baik yang berkaitan dengan belanja operasional, belanja barang yang tidak prioritas dan belanja modal yang tidak prioritas. Misalnya seperti pengadaaan mobil.