Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibuat kesal oleh belasan aktivis anti rokok dan wartawan media asing. Kemarahan Ahok memuncak saat mereka meminta menolak diselenggarakannya pameran mesin rokok internasional atau World Tobbaco Process and Machinery (WTPM).
Pameran itu akan berlangsung tanggal 27-28 April 2016 di Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Orang asing selalu tekan kita nggak boleh ada pameran mesin rokok. Saya tanya sama mereka, sekarang pabrik rokok dilarang nggak? Nggak. Cuma dibatasi lokasi merokok. Kenapa kita jadi agen asing untuk melarang pameran rokok, mesin rokok?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Kekesalan Ahok bermula saat sejumlah perwakilan BEM Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang mengajukan kotak petisi agar dirinya membatalkan acara pameran.
Petisi berisi penolakan pameran mesin rokok itu telah ditanda tangani sekitar 12.344 orang dengan dibantu LSM Change.org. Menanggapi petisi itu, Ahok mengaku tidak memiliki wewenang untuk membatalkan pameran itu.
Salah satu alasan Ahok menolak membatalkan acara tersebut karena area pameran bukan keeenangan Pemerintah Provinsi DKI, melainkan pemerintah pusat, dalam hal ini Mensesneg.
"Saya tidak punya wewenang tolak pameran. Saya bilang tugas saya itu mengadministrasikan keadilan sosial. Bukan mau dengerin kelompok begini, kelompok begitu, nggak bisa," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak melarang ada pabrik rokok dan perokok di Jakarta. Pemprov DKI hanya melarang orang merokok di dalam kantor pemerintahan.
"Jadi saya adalah pembela pendukung tidak boleh jangan merokok dalam ruangan. Jangan sampai pasif kena. Saya nggak punya perusahaan rokok, tapi kalau anda melarang (pameran mesin rokok) kok nggak langsung bilang saja demo pabrik rokok tutup seluruh Indonesia dan seluruh dunia?," kata Ahok.
Saat memberikan penjelasan kepada mahasiswa, reporter wartawan televisi asing itu melontarkan pertanyan, "kenapa mengizinkan pameran mesin rokok diselenggarakan, padahal dibeberapa negara dilarang dan menolak?".
