Infografis
Suara.com - Anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Panji Virgianto terpancing juga untuk menanggapi pesan berantai yang menyebut dia dan belasan anggota dewan menerima dana dari hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
"Sebenarnya, jangan ditanggapi seriuslah, kita jalani saja proses hukum yang berjalan," ujar Panji, Rabu (6/4/2016).
Panji mengaku sebelum menjadi anggota dewan dirinya menolak proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hal itu, katanya, juga sudah disampaikannya kepada Boy Sadikin yang saat itu menjabat menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta.
"Nah jadi sangat mustahil saya melakukan (menerima suap) kaya orang munafik. Lalu, dalam rapat Komisi D tak membahas adanya kewenangan soal reklamasi," katanya.
Panji juga mengaku tak pernah mengikuti rapat pimpinan gabungan yang membahas soal reklamasi. Itu sebabnya, dia mengaku heran namanya disebut-sebut ikut menerima aliran dana, karena menyetujui raperda yang sedang dibahas di DPRD.
"Jadi dari sisi mana saya dukung reklamasi. Jadi nggak usah terlalu keras, minimal klasifikasi. Saya tak ikut dalam konteks itu, saya sering berseberangan dengan Sanusi, karena reklamasi itu harus dikaji dulu," katanya.
Panji menegaskan tidak pernah mendapat fasilitas untuk plesiran ke Amerika Serikat sebagaimana rumor yang beredar.
"Nggak ada (Amerika, Serikat), saya berangkat umrah Maret, tapi karena ada kuota kosong akhirnya pada Desember 2015 saya bilang ke istri saya. Saya lurus niatnya ibadah," katanya.
Para wakil rakyat menjadi sorotan setelah bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari PT. Agung Podomoro Land (Tbk) terkait pembahasan dua raperda.
Setelah itu, muncul pesan berantai yang belum diketahui kebenarannya. Pesan tersebut menyebutkan anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan suap dari pengembang.
Tapi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Triwisaksana membantah keras.
"Kalau menurut saya itu berita yang nggak jelas adanya, nggak bener adanya," ujar Triwisaksana kepada wartawan.
"Saya pernah umroh, tapi nggak akhir tahun, tapi nggak ada kaitannya dengan dana dari sana (raperda), saya nggak menerima apapun, apalagi diberitakan mobil Alphard, mobilnya juga gak ada," Triwisaksana menambahkan.
