Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang M. S. Kaban meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berhati-hati berucap. Hal ini terkait ucapan Ahok yang menyebut PBB ingin mengubah sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Ahok sebagai seorang gubernur dan pemimpin, dalam berkomentar tentang partai, harus hati-hati. Apalagi menyangkut ideologi negara," kata Kaban saat menggelar konferensi pers di kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).
Mantan Menteri Kehutanan meminta Ahok jangan mengaitkan cuitan Duta Besar Indonesia Jepang untuk jepang Yusron Ihza Mahendra dengan PBB. Sebagai pemimpin, katanya, seharusnya Ahok bisa membedakan persoalan personal dan organisasi.
"Opini yang dia sampaikan sangat dangkal pemahamannya terhadap partai. Kalau tidak paham jangan berkomentar. Kalau dia tidak cocok dengan pikiran Yusron, Ahok nariknya ke partai, itu tidak bijak," kata Kaban.
"Harusnya gesekannya dengan Yusron, partai malah dilibatkan," Kaban menambahkan.
Ketua Harian DPP PBB Jamuluddin Karim mengatakan partainya serius menanggapi pernyataan Ahok. Dia berharap Ahok berjiwa kesatria dengan meminta pernyataan maaf kepada partai.
"Nggak ada juga bertemu dengan beliau (Ahok). Kalau kesatria dia pasti minta maaf, kalau tidak ya dia ngeles sana sini," kata Jamaluddin.
Pernyataan yang disoal PBB dilontarkan ketika Ahok menghadiri peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 30 Maret 2016.
"Jangan taruh orang yang mau ubah Pancasila. Orang Partai Bulan Bintang itu pengen ubah Pancasila kayak Masyumi. Itu masalah," kata Ahok.
Pernyataan Ahok terlontar ketika dia menanggapi cuitan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra -- adik Yusril -- yang dinilai bernuansa rasis.
"Ada yang ngetweet nakutin, kasihan lho, turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang aja, namanya rasis. itu Dubes Jepang adiknya Yusril ngomong pakai nasihat. Ini negara bahaya," ujar Ahok ketika itu.
Ketika itu, Ahok sampai meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk tegas dalam menilai sikap Dubes Yusron. Belakangan, Kementerian Luar Negeri meminta seluruh duta besar untuk fokus pada tugas.
