Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah siap kalau sewaktu-waktu dimintai keterangan KPK terkait aroma suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Sebelum memeriksa dirinya, kata Ahok, kemungkinan KPK akan lebih dulu memeriksa Sekretaris Daerah Saefullah, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Oswar Muadzin, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumati.
"Ya pokoknya, kami serahkan kepada KPK. KPK juga pasti akan periksa tim kami, ada sekda, ada deputi tata ruang, ada bappeda, serta bagian hukum," ujar Ahok di usai meresmikan wisata Monas malam hari, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).
Mantan Bupati Belitung Timur ini akan kooperatif dengan penyidik KPK.
"Pasti pasti. Nggak apa-apa kalau diperiksa, kami sudah bilang, siapapun yang diperiksa semua staf siapapun, termasuk saya kami akan kasih keterangan. Jadi KPK punya gambaran yang jelas. Karena duit besar ini," kata Ahok.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap M. Sanusi yang merupakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra pada Kamis (31/3/3016) malam. Dia diduga menerima suap senilai Rp1,14 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga diciduk polisi tak lama kemudian.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang itu kemudian telah ditetapkan menjadi tersangka terkait pembahasan dua raperda.
Pembahasan raperda sempat mandeg. Diduga, karena pengembang enggan membayar kewajiban 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak atas setiap pembuatan pulau kepada pemerintah. Kewajiban itu merupakan salah satu poin dalam Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.
Para perusahaan disinyalir ngotot menginginkan hanya lima persen dari NJOP. Ditengarai terjadi tarik-menarik yang alot antara pngembang dan pembuat undang-undang mengenai hal itu sebelum raperda disahkan menjadi perda.
