Infografis
Pada Jumat (1/4/2016) lalu, Komunitas Relawan Basuki Tjahaja Mania Purnama Mania melaporkan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, ke Mabes Polri. Adik Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dilaporkan terkait kasus dugaan tindak pidana penebaran kebencian terhadap etnis Tionghoa melalui media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan tidak ambil pusing dengan sikap Yusron.
"Nggak apalah dia (Yusron) mau komentar apa, terserah. Lebih baik tanya ke orang yang berhubungan langsung dengan ini," kata Surya Paloh dalam rapat koordinasi khusus Badan Pemenangan Pemilu dan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Minggu (3/4/2016).
Kicauan Yusron Ihza Mahendra pada Senin (28/3/2016) berbuntut panjang. Banyak orang menganggap kicauan tersebut bernada rasis dan menebar permusuhan.
Suara.com - Buntut dari itu semua, muncul dua petisi di laman Change.org yang meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memecat Yusron dari posisinya.
Petisi pertama dimulai oleh Adrian Zmith dan hingga pukul 16.00 WIB telah didukung hampir 30.000 orang. Dalam petisinya yang bisa diakses di change.org/pecatdubesrasis, Adrian menyatakan, “Sangat tidak pantas pejabat pemerintah, apalagi seorang duta besar di negara sahabat melontarkan pernyataan berbau rasis, kebencian, memutarbalikkan fakta sejarah dan provokasi konflik.”
Salah seorang penandatangan petisi , Mellisa Augustina mengatakan, “Sangat tidak layak bagi seorang Duta Besar Republik Indonesia untuk melontarkan twit rasis untuk menghasut bangsa yg terdiri dari berbagai etnis dan agama.”
Liong Fingo, penandatangan petisi lainnya, juga menyampaikan, “Yusron bukan saja berlaku rasis pada WNI keturunan Tionghoa tapi juga merendahkan martabat bangsa Indonesia atas twitnya yang menyatakan bahwa seolah2 pribumi senang berbuat rusuh dan melakukan diskriminasi kepada WNI keturunan Tionghoa...”
Petisi lainnya yang dimulai oleh A. Setiawan Abadi telah mendapat dukungan hampir 4.500 orang. Petisi itu juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Dubes Yusron karena dianggap membahayakan persatuan Indonesia.
Dalam petisinya, Setiawan mengatakan bahwa dubes merupakan pejabat tinggi negara yang diangkat Presiden selaku kepala negara RI yang berdasarkan Pancasila.
