Infografis
Suara.com - Beberapa hari terakhir, isu pemerintah akan merombak susunan menteri Kabinet Kerja makin kencang.
Tapi, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh tidak mau terlalu jauh mengomentarinya. Menurut dia, kewenangan itu ada pada Presiden Joko Widodo
"Nasdem tetap seperti sediakala terkait isu reshuffle kepada Presiden, karena reshuffle itu merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi kalau nanti jadi ada reshuffle atau nggak ya itu Presiden yang memutuskan," kata Surya Paloh dalam rapat koordinasi khusus Badan Pemenangan Pemilu dan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Minggu (3/4/2016).
Ia membantah kabar jika para ketua partai menemui Presiden Jokowi terkait dengan isu reshuffle kabinet.
"Nggak ada itu. Semua dari awal kita serahkan kepada Presiden, karena Nasdem kan dari awal telah mendukung sepenuhnya kepada Jokowi dan Jusuf Kalla. Jadi konsistensi ini tetap dijalankan," katanya.
Pada bulan Maret 2016 lalu, Presiden Jokowi pernah melontarkan pernyataan akan melakukan reshuffle, antara lain terkait kasus dwelling time atau waktu bongkar muat barang di pelabuhan yang belum juga beres sampai sekarang.
Di media sosial, sekarang ini beredar nama-nama menteri yang disebutkan akan terkena perombakan kabinet.
