Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta dan PT Agung Podomoro Land (APL) di waktu yang bersamaan, sejak Jumat (1/4/2016) malam hingga Sabtu (2/4/2016) pagi.
Hal ini menyusul tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi Dan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.
Adapun penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta dilakukan selama enam jam. Penggeledahan sejak Jumat pukul 21.00 WIB hingga Sabtu pukul 03.00 WIB.
Penyidik KPK pun menggeledah lima ruangan yakni Ruang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Taufik, Ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Ruangan Fraksi Gerindra dan ruangan perundang-undangan DPRD DKI Jakarta.
Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Yuyuk Adriati mengatakan penyidik telah menyita sejumlah dokumen terkait.
"Yang dibawa dokumen, catatan, file-file terkait, "ujar Yuyuk dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (2/4/2016).
Sementara itu, penggeledahan di kantor PT APL dilakukan di APL Tower, Podomoro City di Jalan Let Jend. S Parman Kav 28, Jakarta Barat.
Penggeledahan dilakukan di ruang Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, ruang karyawan PT. Agung Podomoro Land bernama Trinanda Prihantoro, dan ruangan Sekretaris Direktur PT APL, Berlian.
"Penggeledahan dilakukan dari hari Jumat pukul 9 malam (21.00) sampai Sabtu pukul 07.00 pagi. Dilakukan di ruang AWJ (Ariesman Widjaja), TPT (Trinanda Prihantoro) dan BER (Berlian) di lantai 46 dan ruang finance dan accounting di lantai 45," katanya.
Penyidik pun, kata Yuyuk, telah menyita sejumlah dokumen di kantor PT APL.
"Penyidik membawa dokumen sebanyak 2 kointainer berukuran sedang, "ungkapnya.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi, dan karyawan PT. Agung Podomoro Land bernama Trinanda Prihantoro atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
