Infografis
Suara.com - Peristiwa penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Sanusi oleh KPK benar-benar menyentak DPRD dan Partai Gerindra.
Partai Gerindra menegaskan tidak akan membela kader yang korupsi. Tetapi sebelum itu harus dibuktikan dulu apakah Sanusi benar melanggar hukum atau tidak.
Kolega Sanusi, Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan partainya antikorupsi.
"Jangankan mantan Gerindra, anggota Gerindra aktif pun kalau korupsi ya harus ditindak," kata Habiburokhman melalui akun Twitter-nya.
Sanusi merupakan salah seorang tokoh yang beberapakali mengkritik kinerja penyidik KPK yang menurutnya lamban dalam menangani kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Sasaran tembaknya adalah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menilai lambannya pengusutan kasus tersebut karena ada campur tangan Ahok.
Sanusi ditangkap KPK, padahal dia sedang mempersiapkan diri mengikuti bursa calon gubernur Jakarta periode 2017-2022.
Habiburokhman menegaskan mendukung tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum.
"Ini tweet saya : Saya tidak peduli, mau kawan atau pun lawan kalau korupsi ya harus dihajar," katanya.
KPK akan segera menjelaskan kasus apa yang menjerat Sanusi.
Sejak semalam, satuan petugas KPK telah menyegel ruang kerja Sanusi yang berada di lantai 1, kemudian ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik yang terletak di lantai 9. Taufik merupakan kakak dari Sanusi. Ruangan Kepala Perundang-undangan Sekretariat DPRD yang berada di lantai 5 juga disegel petugas KPK, begitu juga ruangan CCTV yang terletak di lantai 1.
