Cek Fakta
Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi Jakarta merevitalisasi kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, mendapat sorotan pengurus Masjid Jami Keramat Luar Batang.
"Istilahnya kalau nggak ada ini masjid, nggak ada ini kampung. Begitupun sebaliknya. Hari Rabu minggu lalu, surat (pemberitahuan) langsung dari camat. Awal kita nggak tahu, tahu - tahu ada surat edaran perintah gubernur perda pesannya, mau direlokasi kita kaget," ujar petugas keamanan masjid Jami Keramat Luar Batang, Muhammad Dasir, saat ditemui Suara.com, Selasa (29/3/2016).
Surat yang dimaksud adalah surat pemberitahuan rencana revitalisasi kawasan wisata Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan kawasan Luar Batang yang diterbitkan Kamis (24/3/2016). Surat yang diteken Camat Penjaringan Abdul Khalit diedarkan kepada warga RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 4.
Dasir mengatakan seharusnya kebijakan untuk merevitalisasi kawasan Luar Batang dikomunikasikan dulu dengan warga yang sudah puluhan tahun menempatinya. Jangan langsung terit surat pemberitahuan, kata dia.
"Ini bukan seperti Kalijodo, diusir begitu saja, masjid sudah ada sejak tahun 1631. Habib Husein meninggal tahun 1756, Surat turun nggak ada negosiasi, harusnya dia kalau mau relokasi koordinasi dulu temu sama warga, biar masyarakat tahu, hubungannya apa dia mau bikin apa," ujar Daris.
Sebelumnya sempat beredar kabar, pemerintah juga akan membongkar Masjid Jami Keramat Luar Batang yang di dalamnya terdapat Makam Al Habib Husein bin Abubakar Alaydrus. Tetapi, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Pemerintah tidak akan menyentuhnya, melainkan hanya akan menata kawasan sekitarnya.
"Pak Ahok belum pernah sama sekali ke sini, cuma Pak Jokowi (mantan gubernur sekarang Presiden RI) pas sebelum dan setelah jadi gubernur, dia ziarah. Masjid ini itu cagar budaya sudah ada sejak indonesia merdeka, kalau tanah ini di klaim punya pemda darimana?" ujar Dasir.
Dasir mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah yang menurutnya sepihak.
"Surat itu pemberitahuan untuk bongkar, yang kita sesalkan kepada pimpinan kita, kenapa sih kita nggak diundang ke seluruh RT atau RW menjelaskan apa yang harus dikerjakan," ujar pengurus masjid, Mansyur.
Manysur berharap pemerintah mempertimbangkan lagi untuk tidak membongkar pemukiman di sekitar masjid.
