Suara.com - Partai Hanura sering mendukung calon incumbent, termasuk saat ini mendukung Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Pada Pilkada sebelumnya, 2012, Hanura juga mendukung calon Incumbent, yaitu Fauzi Bowo.
Ketua Tim Pilkada Partai Hanura Erik Satrya Wardana, mengatakan ada beberapa alasan kenapa Hanura mendukung calon incumbent. Di antaranya, calon incumbent merupakan calon yang menguasai banyak sumber daya.
"Dukungan incumbent saya kira itu alamiah, dalam politik yang agak cenderung materialistik yang tidak diartikan sempit. Saya kira mendukung Incumbent itu wajar. Karena Incumbent mengendalikan dan menguasai banyak sumber daya. Kecenderungan ini berlaku nasional, tidak hanya partai saja," kata Erik di Hotel Marlyn Park, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Partai Hanura mendukung Ahok, bukan tanpa pertimbangan. Erik mengatakan, dukungan ini dipertimbangkan untuk kepentingan nasional yaitu keharmonisan pemerintahan kota dan pusat, aspirasi masyarakat, dan karena kemanfaatan bagi Partai Hanura.
Erik menerangkan, DPP Hanura sudah memutuskan mendukung Ahok. Keputusan itu pun sudah berlaku dan perlu dijalankan seluruh kader. Bila ada yang tidak sepaham dengan keputusan tersebut maka akan ada sanksi dari partai.
"Proses pengambilan keputusan ini tidak begitu saja, diawali dengan setuju atau tidak, putusan a atau b. Bila sebelum keputusan, setiap orang yang berbeda-beda pendapat itu sah saja. Tapi ketika ada kader yang terbuka menyampaikan pendapat, maka akan diberlakukan sanksi sesuai AD/ART," terangnya.
Namun, internal partai tersebut timbul perbedaan. Perbedaan pendapat soal dukungan Ahok ini sempat disuarakan oleh Wakil Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Rachmat HS, serta Wakil Ketua Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Bustami Rahawin. Mereka tidak setuju bila Partai Hanura dukung Ahok. Bahkan, mereka siap mundur sebagai kader pimpinan Wiranto ini.
"(Mendukung Ahok) Ini sudah keputusan, dan sampai saat ini saya belum tahu itu resmi atau tidak soal dia. Dan kita denger cuma dua itu (yang nolak), dan mudah-mudahan nggak nambah," tuturnya.
Hanura sendiri akan ikut dalam 64 kabupaten/kota dari total 94 kabupaten/kota, dan 6 provinsi dari total 7 provinsi. Erik menargetkan, Hanura bisa memenangkan setengahnya, termasuk DKI Jakarta.
Menyambut Pilkada ini, partai Hanura membuka pendaftaran pada masyarakat, baik kader partai atau umum, yang berkeinginan mencalonkan diri. Pembukaan pendaftaran ini dibuka serentak di masing-masing DPC dan DPD setempat, pada 30 Maret - 18 April 2016. Namun, pendaftaran ini tidak gratis.
"Setiap bakal calon yang mendaftar, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp10 juta dan Rp40 juta untuk survei," kata Erik.