Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas (ratas) membahas percepatan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek dan Palembang, Selasa (29/3/2016). Percepatan pembangunan LRT ini dalam rangka Asian Games Ke-18 yang akan dilaksanakan pada 2018 nanti.
Diawal ratas, Jokowi menyatakan bahwa ke depan sudah tak ada rapat membahas LRT lagi. Proyek sudah harus berjalan pengerjaan proyeknya.
"Ini sudah rapat yang kelima untuk LRT, jangan ada tambahan rapat lagi. Harusnya sore hari ini sudah rampung semua, kita ingin mempercepat pembanguna LRT baik di Jakarta di Jabodetabek, di Palembang, maupun Bandung Raya. Biar ini bisa kita selesaikan semuanya," kata Jokowi membuka ratas di kantor Presiden, Jakarta.
Dia menuturkan, proyek LRT untuk Jabodetabek dan Palembang sudah dimulai pengerjaannya. Kemudian kereta api cepat Jakarta-Bandung juga sudah mulai berjalan.
"Saya ingin agar semua terintegrasi ke airport. Saya harapkan nantinya betul-betul terintegrasi dari MRT-nya, LRT-nya, Busway-nya, ke Bandara dengan commuter line. Kemudian juga dengan kereta cepat sambung lagi ke LRT di Bandung Raya," ujar dia.
Jokowi berharap LRT tersebut nantinya menjadi moda transportasi alternatif yang efektif dan berguna bagi publik. Dia menjelaskan, percepatan proyek ini penting untuk menyambut momentum Asian Games pada 2018 nanti.
"Percepatan ini juga harus dilakukan karena ada momentum Asian games 2018 akan datang. Kita harapkan terutama LRT bisa selesai semua dan masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan baik mengenai trasenya, mangenai spesifikasi teknis LRT-nya, masalah biaya, dan sumber daya penggeraknya, serta masalah perizinan berkaitan dengan tata ruang dan persinggungan dengan fly over," terang Jokowi.
Dia menambahkan, proyek pengembangan kereta api cepat tersebut penting untuk menjawab problem kemacetan. Sebab, kemacetan yang terjadi di Ibu Kota dan Bandung setiap tahunnya negara rugi puluhan triliun rupiah.
"Saya kira kita tahu semua bahwa di Jakarta dari hitungan dan data yang saya terima, satu tahun kita kehilangan Rp28 triliun karena kemacetan (di Jakarta). Di Bandung plus ke Jakarta kita kehilangan Rp7 triliun karena kemacetan, inilah yang ingin kita selesaikan. Tiap tahun secara hitungan makro kita kehilangan kurang lebih Rp35 triliun. Jadi ini diperlukan pembangunan karena kita tidak ingin kehilangan uang yang percuma karena adanya kemacetan," tandas dia.
Dalam ratas ini hadir sejumlah Menteri Kabinet terkait, diantaranya Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kepala BKPM Franky Sibarani. Kemudian juga hadir sejumlah Kepala Daerah, yakni Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jabar Ahmad Heriyawan dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin.
