Suara.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri, Panglima TNI dan Kapolri di Istana. Mereka akan membahas langkah-langkah pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Milisi Abu Sayyaf dari Filipina.
"Siang ini baru akan saya kumpulkan," kata Jokowi kepada wartawan di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2016).
Sebelumnya Sekretaris Kabinet, Pramono Anung para nelayan tersebut disandera oleh kelompok milisi Filipina di perairan Sulawesi Utara.
"Pemerintah sedang mengupayakan dan berkoordinasi terhadap sandera 10 WNI yang diduga dilakukan oleh kelompok milisi tertentu di perairan Sulawesi Utara," kata Pram di kantornya.
Dia menyatakan, Pemerintah sedang berkoordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap para milisi Filipina tersebut.
"Ibu Menteri Luar Negeri sekarang ini sedang mengumpulkan data dan kami juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan aparat TNI untuk membantu agar proses pembebasan penyanderaan bisa segera dilakukan," terang Pram.
Pram menambahkan, dugaan sementara motif penyanderaan terhadap 10 nelayan tersebut bermotif uang. Sebab mereka meminta tebusan sebesar 50 juta peso untuk membebaskan para WNI itu.
"iya, kalau dilihat motifnya adalah mereka meminta uang. Jadi motifnya perampokan, meminta tembusan uang, dan ada kemungkinan apakah uang itu hanya dilakukan untuk kepentingan mereka atau milisi. Sehingga dengan demikian akan dipelajari lebih hati-hati," ucap dia.