Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Grand Indonesia

Esti Utami Suara.Com
Senin, 28 Maret 2016 | 15:25 WIB
Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Grand Indonesia
Ilustrasi Menara BCA. (suara.com/Adrian Mahakam)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kejaksaan Agung sampai sekarang belum menetapkan tersangka dugaan korupsi penggunaan lahan untuk pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski, Jakarta meski sejumlah saksi terkait telah diperiksa.

"Sampai sekarang masih di penyidikan umum," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, Senin (28/3/2016).

Arminsyah enggan berkomentar lebih jauh mengenai perkembangan kasus tersebut meski pihaknya pernah menyatakan akan konsentrasi pada pemberian izin pembangunan menara BCA dan Apartemen Kempinski.

Sebelumnya, penyidik JAM Pidsus memeriksa Direktur PT Grand Indonesia Fransiskus Yohanes Herdianto Lazaro, terkait dugaan korupsi penggunaan lahan untuk pembangunan Menara BCA dan Apartemen Kempinski Jakarta.

Pembangunan dinilai di luar kontrak yang ditandatangani antara BUMN PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Persero dan PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI) serta PT GI.

"Selain itu, penyidik juga memeriksa mantan Dirut PT Hotel Indonesia Natour, AM Suseto," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto.

Amir Yanto menyebutkan saksi Fransiskus ditanyai soal kronologis pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama antara saksi yang mewakili PT Grand Indonesia dengan PT Hotel Indonesia Natour dan PT. Cipta Karya Bumi Indah untuk melaksanakan pengelolaan dengan sistem Build, Operate and Transfer (BOT) termasuk ada tidaknya perjanjian BOT atas keberadaan gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski.

Sedangkan saksi AM Suseto ditanyai soal kronologis Perjanjian kerja sama antara Hotel Indonesia dengan PT. Cipta Karya Bumi Indah serta PT. Grand Indonesia dengan sistem BOT 2004, penandatanganan kontrak hingga pelaksanaan pembangunan Gedung Grand Indonesia termasuk ada atau tidaknya perjanjian BOT atas keberadaan gedung menara BCA dan Apartemen Kempinski mengingat kedudukan saksi saat itu adalah direktur utama PT. Hotel Indonesia Natour periode 1999-2009.

Setelah PT. Cipta Karya Bumi Indah menjadi pemenang lelang pengelolaan Hotel Indonesia dan dilaksanakan perjanjian kerja sama dengan PT. Hotel Indonesia Natour (Persero) dengan sistem BOT atau membangun, mengelola, dan menyerahkan (bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur) pada 2004.

PT. Cipta Karya Bumi Indah telah membangun dan mengelola gedung Menara BCA dan Apartemen Kempinski yang tidak ada dalam perjanjian BOT antara kedua belah pihak. Akibatnya diduga tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak "determinate" pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian negara untuk sementara adalah sekitar Rp1,29 triliun. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI