Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang justru melakukan kunjungan ke Cina di tengah adanya kasus kapal Cina masuk ke perairan Natuna, Indonesia, secara ilegal. Lawatan JK untuk BOAO Forum for Asia Annual Confrence 2016.
Yang disayangkan Fadli Zon ialah perbedaan sikap JK dengan menteri-menterinya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memprotes kehadiran kapal tersebut. Seharusnya, kata Fadli, JK juga ikut memprotes.
"Kita memang kadang-kadang antara pemerintah tidak solid. Seharusnya, pemerintah ini satu suara, seperti yang dilakukan Menteri Susi dan Menlu Retno, harus suara yang sama. Kecuali Pak JK juga menyuarakan (protes) itu di san," kata Fadli di DPR, Kamis (24/3/2016).
Secara pribadi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra setuju sikap pemerintah melayangkan protes ke Cina. Jika hanya didiamkan, nantinya akan menjadi kebiasaan kapal-kapal asing.
Itu sebabnya, kata dia, setiap jengkal tanah harus dibela dan tidak boleh diintervensi pihak asing.
"Jadi saya kira sudah tepat apa yang sudah dilakukan pemerintah, tinggal bagaimana pemerintah konsisten dalam menghadapi hal-hal ini, karena saya kira ini bukan yang pertama, bisa akan terjadi berulang-ulang," kata dia.
Anggota Komisi Bidang Perikanan dan Kelautan DPR Rofi Munawar mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia atas ketegasannya terhadap kapal Cina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Sebab, kapal tersebut dinilai telah melanggar ketentuan hukum, yaitu Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing.
"Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia yang memiliki batas teritori dan pijakan yuridis, Indonesia sudah melakukan langkah yang tepat dengan menangkap kapal China karena melakukan kegiatan Ilegal fishing," kata Rofi di Jakarta.
Rofi menjelaskan seharusnya Cina mendukung usaha Indonesia yang sedang berperang melawan illegal fishing. Namun, hal itu malah sebaliknya dengan cara mengintimidasi kapal pengawas perikanan Indonesia.
