Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak masalah kalau segelintir masyarakat Jakarta tidak puas dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Ahok bahkan mempersilahkan mereka yang mau melakukan demo.
"Biarin saja biar tambah waras lah (kalau mereka mau demo). Kalalau berita acara pemeriksaan (BPK) boleh dibuka (pasti akan terang kasusnya), mencari alasan atau tidak," ujar Ahok seusai meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, di Jalan Taman Tanah Abang 3 Petojo Selatan, Jakarta Pusat," Kamis (24/3/2016).
Ahok yakin dalam mengusut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di RS Sumber Waras, KPK dapat bekerja secara profesional.
"Saya percaya KPK profesional karena kan KPK kolektif. KPK kan profesional. Dan kaitannya lebih banyak. Kamu salah ngomong jadi gerak-gerik orang," kata Ahok.
Diketahui, pemerintah DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp800 miliar. Dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2014.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal. Sehingga membuat BPK menilai pembelian tahan tersebut mengakibatlan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.
Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.
