Infografis
Tanggal 22 Maret merupakan hari dimana ribuan sopir taksi konvensional demonstrasi di Ibu Kota Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menutup aplikasi pemesanan alat transportasi via online, Uber dan Grab. Produk ini dianggap telah merugikan taksi-taksi konvensional.
Terkait dengan polemik tranportasi konvensional dengan online yang diwarnai aksi kekerasan di jalan raya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai hal itu terjadi karena adanya ketidaksinkronan sikap antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
"Demo kemarin adalah wujud ketidaksinkronan antara keduanya," kata Agus di DPR.
Menteri Jonan meminta transportasi online, Uber dan Grab, berhenti beroperasi sampai semua persyaratan sebagai angkutan umum dipenuhi. Sementara, Menteri Rudiantara mengatakan tidak bisa membekukan aplikasi Uber dan Grab karena bukan solusi. Rudiantara mengatakan penanganan masalah ini merupakan Kementerian Perhubungan.
Agus mengatakan Presiden Joko Widodo harus menengahi dan memberikan solusi kepada kedua menteri agar transportasi Indonesia sesuai dengan program Nawa Cita.
"Kita betul-betul harus serius menangani ini untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia. Sebenarnya permasalahannya tidak begitu pelik dan begitu sulit bisa diselesaikan yang penting kedua kementerian itu betul-betul sinergis," tuturnya.
