Cek Fakta
Setelah gagal mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membekukan aplikasi kendaraan berpelat hitam, Uber dan Grab Car, ribuan sopir taksi konvensional demonstrasi ke depan Istana Merdeka, Selasa (22/3/2106).
"Pokoknya kami sampai malam, Rudiantara harus dipecat. Saya kecewa dengan menkominfo. Sekarang kami ke Istana, kami lanjutkan di sana," kata Ketua Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat, Cecep Handoko, ketika mengajak rekan-rekannya bergerak ke Istana Merdeka dari depan gedung Kemenkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Demonstrasi sopir taksi konvensional hari ini lebih merata dan lebih panas dibandingkan sebelumnya. Bahkan, di beberapa titik terjadi sweeping yang kemudian dibalas penyerangan yang dilakukan driver ojek online.
"Pokoknya kami sampai malam, Rudiantara harus dipecat. Saya kecewa dengan menkominfo. Sekarang kami ke Istana, kami lanjutkan di sana," kata Ketua Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat, Cecep Handoko, ketika mengajak rekan-rekannya bergerak ke Istana Merdeka dari depan gedung Kemenkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Demonstrasi sopir taksi konvensional hari ini lebih merata dan lebih panas dibandingkan sebelumnya. Bahkan, di beberapa titik terjadi sweeping yang kemudian dibalas penyerangan yang dilakukan driver ojek online.
Sopir taksi konvensional merasa pemerintah telah mendiskriminasi mereka. Pasalnya, mobil pelat hitam seperti Uber dan Grab Car dibebaskan beroperasi dengan sistem online mengambil jatah mereka. Padahal, dalam sistem transportasi umum di Indonesia, hanya mobil pelat kuning yang boleh beroperasi sebagai angkutan umum, sementara kendaraan pelat hitam semata sebagai kendaraan pribadi.
Driver transportasi konvensional menilai Uber dan Grab Car melanggar aturan karena tidak mengikuti uji KIR dan tidak menggunakan pelat kuning sebagai kendaraan umum. Ada pun pasal-pasal yang dilanggar, katanya, Pasal 138 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Driver transportasi konvensional menilai Uber dan Grab Car melanggar aturan karena tidak mengikuti uji KIR dan tidak menggunakan pelat kuning sebagai kendaraan umum. Ada pun pasal-pasal yang dilanggar, katanya, Pasal 138 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan angkutan umum dan atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Selain itu, juga dinilai melanggar Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
