Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo membantah kunjungannya meninjau proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yang terbengkalai di Hambalang, Bogor, Jumat (18/3/2016) sengaja untuk merusak kegiatan kampanye Susilo Bambang Yudoyono yang keliling Jawa atau 'SBY Tour de Java'.
Mengingat proyek pusat olah raga di Hambalang mangkrak akibat kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat era Pemerintahan SBY. Di antara pejabat itu adalah kader Partai Demokrat.
"Pertama perlu ditegaskan bahwa kunjungan Presiden meninjau proyek Hambalang itu semata-mata adalah concern Presiden terkait upaya menyelamatkan aset negara. Kedua, kunjungan itu sudah digagas jauh sebelum adanya Tour de Java tersebut," kata Johan Budi SP, Juru Bicara Presiden di komplek Istana, Senin (21/3/2016).
Menurut Johan, sebelum meninjau proyek Hambalang pada Jumat pekan lalu, Jokowi telah Menteri Pemuda dan Olah Raga terlebih dahulu untuk melihat kondisi proyek tersebut. Di tahun 2016 ini, Jokowi fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
"Sehingga kunjungan ke Hambalang itu bagian dari akselerasi itu sendiri (pembangunan infrastruktur). Jadi itu sama sekali tidak ada kaitan dengan apa yang dilakukan Pak SBY dalam Tour dee Jawa tersebut," imbuh dia.
Sedangkan mengenai kritikan Partai Demokrat terhadap Pemerintahan Jokowi dinilai terlalu memaksakan pembangunan infrastruktur di tengah kondisi rakyat yang miskin, Johan hal itu akan ditampung sebagai sebuah masukan dari pihak luar.
"Hal itu tentu akan dilihat sebagai masukan yang oleh Presiden apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak. Itu situasi dan kondisi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jadi sah-sah saja ada rekomendasi atau masukan, apalagi dari sebuah partai besar bernama Demokrat," terang dia.
"Jadi tolong jangan dikaitkan apa yang dilakukan Presiden di Hambalang (beberapa waktu lalu) sebagai bagian dari mengomentari, kritik. Bahwa ada yang memberi masukan yang kebetulan adalah mantan Presiden tentu baik-baik saja, sepanjang kritik atau masukan itu bisa digunakan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik," papar dia.
