Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok setuju dengan ide Yusril Ihza Mahendra yang akan melikuidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kalau terpilih menjadi gubernur Jakarta. Jadi, nanti tidak ada lagi gubernur dan DPRD, yang ada ialah menteri urusan Ibu Kota dan komisi urusan Ibu Kota serta wali kota dan wakil wali kota saja.
"Saya setuju gagasan Yusril, Jakarta jangan dibikin gubernur ke depan. Tetapi menteri urusan ibu kota," kata guru besar psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Suara.com, Senin (21/3/2016).
Dengan demikian, kata Mubarok, nanti yang menentukan pejabat yang mengelola Jakarta adalah Presiden Republik Indonesia.
"Bukan dipilih rakyat, tapi ditunjukkan oleh Presiden," katanya.
Dengan jabatan menteri khusus, kata Mubarok, semua kerjasama Jakarta dengan daerah-daerah lain langsung ditangani pusat. Dengan demikian, tak ada lagi gangguan birokrasi.
"Dengan demikian, bangun Jakarta dengan anggaran pusat dan bangun kerjasama dengan daerah juga pusat. Urusan sampah juga diurus pusat, misalnya" kata Mubarok.
Mubarok mengatakan demikian karena Jakarta merupakan miniatur Indonesia. Jakarta merupakan Ibu Kota Negara sehingga masalah-masalah seperti banjir dan macet bisa ditangani lebih tegas.
